Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya diisyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ada sekalipun tidak perlu dibuktikan. ini artinya, kesalahan memiliki posisi sentral dan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana. Merupakan suatu bentuk kesesatan teoritis bila negara, melalui hakim, menjatuhkan pidana kepada seseorang atau korporasi yang hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, sementara orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan.
Buku ini mengurai perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana, mulai dari elaborasi teotiris pertanggungjawaban pidana, mencermati kebijakan legistlatif yang tertuang dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, menganalisis penerapannya di Indonesia, melakukan studi perbandingan dengan sistem hukum common law, hingga menguji relevansinya bagi usaha pembaruan hukum pidana Indonesia. Tidak berlebihan jika buku ini wajib dibaca oleh mahasiswa hukum dan politik, dosen, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan semua pihak yang concern dengan isu pertanggungjawaban pidana.