Buku ini terkait hukum pidana lingkungan yang secara umum memuat lima hal.

Pertama, fundamental hukum pidana yan

rasas asas yang berkembang di dalam

hukum pidana lingkungan. Oleh kare

pidana lingkungan tidak dapat

dilepaskan dari hukum administrasi, po

bat dipidananya suatu perbuatan

bergantung kepada persyaratan atau pejabat administrasi.

mistratif yang ditetapkan oleh

Kedua, aspek hukum pidana dalam UU PRI

carakhusus difokuskan pada

tindak pidana, pertanggungjawaban pidan

dana dalam UU tersebut.

Ketiga, aspek hukum pidana dalam UU Minerb. ian ini juga secara khusus difokuskan pada pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana dalam UU tersebut. Untuk memahami tindak pidana dalam UU tersebut, kita perlu memahami kategori pelaku usaha pertambangan dan jenis-jenis izin usaha pertambangan beserta persyaratan-persyaratannya.

Keempat, aspek hukum pidana dalam UU Perkebunan. Konsep tentang right to free, prior, and informed consent diadopsi dalam UU tersebut yang berimplikasi salah satunya kepada kriminalisasi terhadap penggunaan lahan perkebunan tanpa persetujuan/izin dari masyarakat adat (hak ulayat).

Kelima, sistem pemidanaan yang berorientasi kepada perlindungan lingkungan karena kerugian lingkungan tidak hanya dialami oleh orang perorangan, melainkan juga lingkungan dan bahkan generasi mendatang, teori pemidanaan, bentuk pidana, bobot pidana, aturan pelaksanaan pidana, dan pemberatan ancaman pidana perlu diorientasikan kepada perlindungan lingkungan.

Buku ini sangat berguna bagi dosen, peneliti, penegak hukum, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang concern dengan isu hukum pidana lingkungan.